PELAYANAN HUKUM ONLINE GRATIS

Kejaksaan Negeri Pariaman yang memiliki bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), selain menyediakan Pelayanan Hukum berupa Konsultasi yang dilayani di Pos Pelayanan Hukum di Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman, maka kami juga menyediakan Pelayanan Hukum Online Gratis berbasis android “HALO AJO” dan “YANKUMLINE.KNPARIAMAN”dengan pemanfatan media sosial yaitu whatshap, facebook, twitter, instagram dan youtube.

Latar belakang Kejaksaan Negeri Pariaman membuat Pelayanan Hukum Online Gratis, dikarenakan cakupan dan kondisi geografis Pariaman yang memiliki dua wilayah hukum yaitu kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, sehingga sangat menyulitkan masyarakat untuk datang ke Kejaksaan Negeri Pariaman untuk berkonsultasi atau menanyakan perkembangan penanganan perkara maupun aparat Kejaksaan untuk menjangkau daerah tersebut dalam memberikan penyuluhan hukum. Di sisi lain penggunaan telepon selular berbasis android banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Pariaman, sehingga aplikasi “HALO AJO” dan “YANKUMLINE.KNPARIAMAN” berbasis website dapat mengatasi kendala geografis, keterbatasan sarana dan prasarana serta biaya.

Melalui media sosial ini, selain telah bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, Kejaksaan Negeri Pariaman membuka “POS PELAYANAN HUKUM” berbasis online kepada masyarakat terkait Pelayanan Hukum baik berupa pertanyaan masalah hukum yang diperlukan masyarakat berkaitan dengan kasus atau masalah Perdata dan Tata Usaha Negara. Pelayanan Hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya. Dalam melakukan Konsultasi Hukum Online, masyarakat perlu memperhatikan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

  1.  Pelayanan Konsultasi Hukum Online ini diberikan untuk memenuhi permintaan
    masyarakat yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, secara tertulis dalam
    bentuk konsultasi, pendapat dan informasi.
  2. Pelayanan Konsultasi Hukum Online terbatas pada permasalahan :
    a. Bantuan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
    b. Informasi tentang penanganan/penyelesaian perkara;
    c. Laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana;
    d. Pengaduan oknum Jaksa/Staff Tata Usaha yang bekerja tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan mall praktek; dan
    e. Pendampingan hukum oleh Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam bentuk digital/elektronik menggunakan telepon selular (android).
  3. Agar mengisi form Konsultasi Hukum Online dengan data/identitas yang sebenarbenarnya
    dan valid, jika diketahui ternyata tidak benar maka akan kamitolak.